:
Kebijakan menertibkan pemukiman kumuh di pinggir kali –yang disambut warga sete mpat- selain memanusiakan manusia juga membuka ruang bagi dilakukannya perbaikan saluran/sungai; Kebijakan meremajakan transportasi, selain meningkatkan keselamatan pengguna/warga adalah langkah cerdas untuk mengurangi kemacetan, sekecil apapun itu. Mereka (Jokowi-Ahok) tidak langsung menjanjikan membangun jalan layang, dll, karena perlu waktu berbulan bahkan bertahun untuk realisasinya; Perintah membersihkan gulma/eceng gondok, sepintas terlihat sepele, namun sangat berarti bagi kelancaran aliran air hujan yang hampir saban tahun menyebabkan banjir itu...
Di sisi lain, Ahok juga melakukan langkah terobosan penting/strategis. Birokrasi di Indonesia sudah lama rusak, khususnya terjadi sejak era Orde Baru (kewajiban menjadi anggota Korpri dan diberi kekuasaan memaksa klien/masyarakat pengguna untuk masuk/memilih Golkar). Birokrasi sudah lama jadi alat penampung kerja karenanya birokrasi jadi tambun dan terkesan malas akibat terlalu banyak personil tanpa kejelasan tugas dan tanggung jawab. Ahok akan melakukan penertiban di wilayah ini. Saya berharap DKI bisa memberi contoh, setidaknya memberi inspirasi, bagi provinsi lain...
Last but not least pasca Ali Sadikin (yang membangun kota berdasarkan masterplan kota), Jakarta dikelola penerus-penerusnya (semuanya jenderal-jenderal yang masih sering dipahami sebagai yang paling mampu menyelesaikan persoalan) tanpa pengetahuan dan pemahaman makna masterplan dan/atau metropolitan. Kerusakan yang sudah berpuluh tahun tidak mungkin lenyap dalam sekejap. Jakarta harus kembali punya Masterplan. Tanpa itu pasca Jokowi-Ahok, masyarakat kecil akan kembali terpinggirkan, oleh dahsyatnya kekuatan pengembang...
Sallam Super...!!!
No comments:
Post a Comment